Tiga hakim yang memimpin perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mendapat promosi jabatan. Ketiganya, yakni Dwiarso Budi Santriarto, Abdul Rosyad dan Jupriyadi. Masing -masing mereka akan menempati jabatan hakim, hakim tinggi dan kepala pengadilan. Berikut penjabarannya :
1. Dwiarso Budi Santriarto, dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara promosi menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Bali.
2. Abdul Rosyad, dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara promosi menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Jupriyadi, dari Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Utara promosi menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bandung.
Promosi jabatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini dipersoalkan oleh Komisi Yudisial Indonesia yang diwakili oleh juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi. Bau apa ini? KY mempersoalkan kenaikan jabatan 3 orang tersebut karena hanya selang satu hari pasca-sidang pembacaan putusan untuk kasus Ahok. KY saja sebagai lembaga tinggi negara sudah mencium bau busuk promosi jabatan ini. Semua pembaca pasti juga akan mengiyakan ini kan?
Guna menghindari polemik dan munculnya berbagai asumsi publik, KY menyarankan agar MA mau bersikap transparan dengan membuka data rekam jejak ketiga hakim tersebut. Sehingga, publik mengetahui bahwa benar ketiga hakim tersebut dipromosi secara reguler sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, opini publik perihal diskresi itu merupakan transaksional tidak bermunculan lagi dan membuktikan bahwa hal tersebut sudah sesuai prosedural.BandarQ
Memang benar apa yang dikatakan juru bicara KY ini, seharusnya MA bisa lebih bijak untuk membaca situasi terkini atas polemik promosi jabatan ini, karena sangat sensitif dan bisa menjadi bias yang akan melebar kemanapun opini berkembang
Tetapi MA melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur sebelumnya mengatakan bahwa promosi jabatan terhadap ketiga hakim tersebut sama sekali tak berkaitan dengan vonisnya kepada Ahok pada kasus dugaan penistaan agama.
Prosesnya pun cukup panjang, yakni memakan waktu tiga hingga empat bulan untuk mempertimbangkannya. Dalam prosesnya, kata Ridwan, nama-nama hakim yang dimutasi dan dipromosi dipilih berdasarkan pola mutasi dan promosi yang ada di MA. Tim pertimbangan dalam proses mutasi dan promosi dipimpin langsung oleh Ketua MA Hatta Ali dan melibatkan seluruh ketua kamar yang disesuaikan dengan nama-nama hakim yang dipindah.
Memang sudah kewenangannya Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan rekomendasi promosi kepada jajaran dibawahnya, tetapi yang dicium masyarakat adalah aroma ketidakadilan yang keburu dibuka, keluar jendela bikin penasaran pencium baunya yang begitu banyak, bikin gaduh dan meresahkan.
Bahkan rumor yang beredar dalam masyarakat kali ini adalah penempatan hakim-hakim tersebut yang sangat kontroversial, apalagi hanya dilakukan rotasi penempatan saja, tetapi penulis sedikit gamang untuk membuka apa rumor yang beredar di kalangan masyarakat saat ini. Ini hanya rumor belaka, beberapa mungkin juga kabar burung.
Tetapi kalau ditelaah lebih dalam memang ada sedikit banyak benarnya. Ah sudahlah, nanti kalau terpancing saya sendiri bisa menuliskannya jadi panjang dan lebar, dan akan menimbulkan polemik berkepanjangan, nanti dikira penulis fitnah dan lain-lain. Biar waktu sendiri yang akan menjawabnya, atau karena sudah beredar di masyarakat dan kedoknya terbongkar, rusaklah skenario mereka ini. Benar kan?
Kalau benar ada bau busuk dari vonis Ahok kali ini, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya negara kita sudah dalam keadaan darurat, dirusak baik dari luar maupun dalam. Ini yang berbahaya, karena hanya inginkan sebuah kekuasaan mengorbankan kepentingan umum yang begitu besar dan boleh penulis katakan sudah baik tatanannya.DominoQQ
Apakah ini sesuai dengan perkataan bapak bangsa kita Ir Soekarno “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri"
Penjajah Bangsa Indonesia saat ini adalah saudara kita sendiri, yang masih akan terus haus akan sebuah kekuasaan, haus akan Sumber Daya Alam dan Manusia yang melimpah di negara ini. Inilah yang mendorong mereka untuk terus menerus merongrong pemerintahan dan juga berkeinginan merebutnya, paling tidak merebut kebijakannya. Karena kebijakan pemerintahan bisa dimanfaatkan untuk menghalalkan apa yang mereka perbuat.
0 komentar:
Posting Komentar